Jalan Pemodal, Jalan Penguasa

EKSPEDISI 200 TAHUN ANJER-PANAROEKAN

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO / Kompas Images

Diunduh dai Harian KOMPAS, Jumat, 22 Agustus 2008 |

Dibangun dengan darah ribuan korban, Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) menjadi kontroversi sepanjang masa. Jalan dengan panjang sekitar 1.100 kilometer dari Anyer hingga Panarukan ini menjadi saksi hasil tanam paksa di tanah Jawa yang dikeruk ke Batavia, lalu dikirim ke Belanda. Jalan yang sama juga menjadi mahakarya yang masih diandalkan menjadi urat nadi Pulau Jawa hingga detik ini.

Rembang, kota yang berbatas Laut Jawa, pertengahan Agustus 2008. Matahari tepat di atas kepala. Sarbi (65) seharian memasukkan air laut yang mengalir di selokan ke dalam kolam. Air yang menguap, meninggalkan kristal garam di dasar kolam beralaskan tanah. Sarbi mengeruk dan memanggulnya ke gubuk bambu di tepi kolam, tak jauh dari Jalan Raya Pos.

Setiap hari, sepanjang tahun, Sarbi melakukan hal yang sama. Tubuhnya hitam legam terpanggang matahari. Hampir sepanjang hidup, Sarbi menjadi petani garam di kolam yang bukan miliknya. Sebagai buruh, Sarbi hanya menerima 25 persen dari total kerja kerasnya. Sehari Sarbi biasanya memanen 5 kuintal dengan nilai Rp 100 per kilogram sehingga upahnya hanya Rp 12.500 per hari. Saat musim hujan, Sarbi menganggur. Itulah musim ketika Sarbi harus bergantung pada rentenir.

Dengan upah yang hanya pas- pasan dan musiman, Sarbi tersengal mengikuti ritme hidup. Jangankan untuk pendidikan anak, untuk makan saja mereka kesulitan. Tanpa pendidikan, anak- anak Sarbi mungkin akan berakhir di ladang garam, mewarisi tradisi buruh garam.

Kisah Sarbi seakan menggambarkan sebuah pola yang tak berubah sejak zaman kolonial Belanda. Kisah tentang eksploitasi buruh di kolam garam. Seperti dikisahkan Peter Boomgaard dalam buku Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880. ”Pada masa VOC, pembuatan garam diserahkan terutama kepada orang Tionghoa,” tulis Boomgaard.

Biasanya dibutuhkan dua orang untuk mengurus kolam. Keuntungan pemilik sekitar 70 gulden karena pemasukan dari garam sebesar 90 gulden, sementara biaya budak tidak lebih dari 20 gulden per tahun.

Kisah petani garam Kaliori juga serupa dengan perajin-perajin batik di sepanjang Jalan Daendels pada zaman modern ini. Status buruh batik juga diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik harga batik seharga Rp 1 juta per potong, upah pembatik pesisiran, mulai dari Cirebon, Pekalongan, Lasem, hingga Tuban, rata-rata hanya mendapat Rp 10.000- 12.000 sehari.

Jalan Daendels menjadi saksi bisu kemiskinan struktural di Jawa. Bagi Munayah (25) dan Rewani (40), pemungut sisa hasil panen padi dari Desa Sumberanyar, Pasuruan, Jawa Timur, nasib hidup mereka tidak dapat diperbaiki. Tidak ada jalan keluar.

Tiap hari mereka memeriksa sampah batang padi. Satu dua bulir gabah per batang mereka kumpulkan. Dalam satu hari mereka bisa memperoleh 3 kilogram beras.

”Kalau irit, cukup untuk makan sekeluarga dua sampai tiga hari,” kata Munayah, yang berangkat dari rumahnya saat dini hari dan baru pulang saat matahari terbenam.

Pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pengisapan terhadap rakyat diwujudkan dalam sistem tanam paksa. Dengan sistem ini, selama periode 1831- 1871, Belanda berhasil membangun Kota Batavia. Belanda juga bisa menyisihkan hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Pada 1860-an, sebesar 72 persen penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda yang digunakan untuk membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah.

Pada era sekarang, pengisapan umumnya berupa eksploitasi dari pemilik modal dan penguasa tanah terhadap buruh. Pola tetap sama, hanya pelaku yang berbeda.

Perebutan kuasa

Jalan Daendels dibangun dengan keringat dan air mata rakyat. Buku Memoir of the Conquest of Java yang ditulis Major William Thorn, seperti dikutip Pramoedya Ananta Toer dalam buku Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, menyebutkan sebanyak 12.000 pekerja tewas! Pengorbanan besar atas nama pembangunan.

Selain korban tewas, pekerja laksana budak karena upahnya diduga dikorupsi pejabat kolonial dan pribumi. Dari literatur diketahui, Daendels memerintahkan pekerja dibayar sebanyak 1-10 ringgit perak.

Namun, jalan yang dibangun di atas penderitaan rakyat Jawa itu setelah jadi hanya dinikmati elite kekuasaan. Empat dekade pertama hanya kereta pos, kereta orang Belanda, dan kereta elite pribumi yang boleh lewat jalan itu. Gerobak atau cikar rakyat dilarang lewat agar jalan itu tidak rusak.

Kini, kesewenang-wenangan masih terjadi. Tengoklah ruas Cirebon-Semarang, pejalan kaki dan becak dipaksa berbagi jalan dengan bus yang dipacu hingga 120 kilometer per jam. Kondisi yang sama terlihat di di ruas Pati-Juwana dan Lasem-Tuban. Sementara itu, di Desa Jembel, tidak jauh dari Tuban, nelayan terpaksa menjajakan ikan di jalan lintas Jawa.

Ketiadaan segmentasi pengguna jalan bukan tanpa alasan. Sejak awal, jalan nasional—terutama di Jawa—bertumbuh dari dua lajur menjadi empat lajur dan baru dibatasi median jalan. Lebih ekstrem, dari jalan desa menjadi jalan kerajaan. Dari Jalan Daendels menjadi jalan nasional.

”Perjalanan Hayam Wuruk dalam inspeksi ke Lumajang dan Lasem, sebagaimana tertulis dalam Kakawin Negarakertagama, menggunakan jalan yang kemudian dilebarkan Daendels,” ujar Dwi Cahyono, sejarawan dari Universitas Negeri Malang.

”Tahun ini, untuk pertama kalinya, jalan pantai utara (pantura) Jawa telah empat lajur, dari Jakarta, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, hingga Demak,” ujar Hediyanto Hussaini, Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat, Departemen Pekerjaan Umum.

Pencapaian itu baru setelah 200 tahun!

Namun, pelebaran jalan pantura juga belum mewadahi pejalan kaki, pengguna sepeda, becak, dan sepeda motor. Mereka dipaksa bertarung dengan bus dan truk di jalan. Kondisi jalan itu pun tidak terlalu mulus, berakar pada buruknya drainase jalan.

Jalan Daendels, dari jalan penguasa menjadi medan pertarungan kekuasaan yang membawa banyak korban tewas. Selama 200 tahun, Jalan Raya Pos juga menjadi saksi pelanggengan struktur ekonomi yang menguntungkan elite pemilik modal dan penguasa.....

(HARYO DAMARDONO/ NELI TRIANA/AHMAD ARIF)

[ Kembali ]